Syarat dan Prosedur PT Perorangan yang Wajib Diketahui

Mendirikan usaha di era modern bukan hanya sekadar soal bagaimana menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Ada satu aspek penting yang sering kali menentukan keberlangsungan sebuah usaha, yaitu legalitas perusahaan. Legalitas menjadi pintu masuk untuk berbagai peluang, mulai dari akses permodalan, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga kepercayaan konsumen.

Salah satu bentuk legalitas yang kini banyak diminati oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan). Bentuk badan hukum ini diperkenalkan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya secara formal, tetapi tidak memiliki mitra pendiri sebagaimana yang diwajibkan dalam PT konvensional.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai syarat dan prosedur PT Perorangan, kelebihan dan kekurangannya, serta berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh calon pengusaha. Dengan ulasan komprehensif ini, diharapkan Anda dapat memperoleh gambaran utuh sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan PT Perorangan.

Memahami Konsep PT Perorangan

Secara definisi, PT Perorangan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu orang saja. Pendiri tersebut sekaligus berperan sebagai pemegang saham dan direktur. Skema ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini terkendala aturan minimal dua orang pendiri untuk membuat PT.

PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris sebagaimana PT biasa. Sebagai gantinya, pendirian dilakukan melalui Surat Pernyataan Pendirian yang kemudian didaftarkan secara elektronik melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Adapun karakteristik utama PT Perorangan:

• Didirikan oleh satu orang WNI berusia minimal 17 tahun.

• Modal usaha terbatas sesuai kategori mikro atau kecil.

• Tidak ada syarat akta notaris, cukup pernyataan pendirian.

• Berstatus badan hukum setelah didaftarkan ke Kemenkumham.

Dengan konsep tersebut, PT Perorangan menjadi jawaban bagi pelaku UMK yang ingin naik kelas tanpa harus melalui prosedur panjang.

Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan

Kehadiran PT Perorangan tidak terlepas dari serangkaian regulasi yang dikeluarkan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
   UU ini menegaskan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang untuk kategori usaha mikro dan kecil.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
   Mengatur batasan modal dasar dan modal disetor bagi usaha mikro dan kecil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
   Memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM agar mendapat dukungan penuh dari negara.

4. Permenkumham No. 21 Tahun 2021
   Menjadi landasan teknis bagi pendaftaran PT Perorangan melalui sistem elektronik.

Dengan kerangka hukum ini, PT Perorangan memiliki kedudukan sah yang tidak kalah kuat dibanding PT biasa, meskipun skala dan kompleksitasnya berbeda.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Sebelum mengajukan pendirian, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi:

1. Identitas Pendiri

• WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.

• Memiliki KTP dan NPWP pribadi.

2. Kategori Usaha

• Usaha masuk kategori mikro atau kecil sesuai kriteria modal dan omzet.

• Modal usaha maksimum Rp5 miliar (usaha kecil).

3. Dokumen Pendirian

• Surat Pernyataan Pendirian memuat:

  • Nama dan alamat PT.

  • Kegiatan usaha sesuai KBLI.

  • Modal dasar dan modal disetor.

  • Data lengkap pendiri.

4. Alamat Usaha

• Harus sesuai zonasi peruntukan usaha di wilayah setempat.

5. Modal Usaha

• Modal disetor ditentukan sesuai kemampuan, namun harus tercantum jelas dalam pernyataan.

Prosedur Pendirian PT Perorangan

Berikut tahapan lengkap yang harus ditempuh:

1. Menentukan Nama PT
   Pastikan nama belum dipakai perusahaan lain dan sesuai aturan Kemenkumham.

2. Menentukan Kode KBLI
   KBLI dipilih berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

3. Menyusun Surat Pernyataan Pendirian
   Dokumen ini menjadi pengganti akta notaris.

4. Pendaftaran ke AHU Online
   Dilakukan secara elektronik, kemudian akan diterbitkan sertifikat pendaftaran.

5. Mengurus NPWP dan NIB
   Kedua dokumen ini menjadi dasar legalitas usaha dalam aspek perpajakan dan izin berusaha.

6. Izin Usaha Khusus
   Untuk usaha tertentu, seperti makanan atau kesehatan, wajib melengkapi izin tambahan.

Contoh Sederhana Pengusaha Kuliner Rumahan

Bayangkan seorang pengusaha kuliner rumahan yang mulai mendapatkan banyak pelanggan. Dengan omzet bulanan yang meningkat, ia membutuhkan rekening atas nama perusahaan agar lebih profesional. Jika tetap menggunakan rekening pribadi, keuangan bisnis akan bercampur dengan kebutuhan rumah tangga.

Dengan mendirikan PT Perorangan, ia bisa memiliki rekening bisnis, memperoleh akses pinjaman bank, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Prosedurnya pun lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya besar seperti PT biasa.

Keuntungan Pendirian PT Perorangan

1. Mudah dan cepat – pendaftaran bisa selesai dalam hitungan hari.

2. Biaya lebih rendah – tidak memerlukan akta notaris.

3. Kredibilitas meningkat – usaha terlihat lebih profesional.

4. Perlindungan hukum – pemisahan aset pribadi dan usaha.

5. Akses lebih luas – memudahkan mengikuti tender dan kerja sama resmi.

Kekurangan dan Tantangan

1. Beban tanggung jawab tunggal – semua risiko ditanggung satu orang.

2. Keterbatasan modal – sulit menghimpun dana besar.

3. Kewajiban administratif – tetap wajib membuat laporan keuangan dan pajak.

4. Keterbatasan skala – jika usaha berkembang besar, perlu diubah menjadi PT biasa.

Perbandingan PT Perorangan dan PT Biasa

QnA Seputar PT Perorangan

1. Apakah PT Perorangan bisa dimiliki oleh WNA?

Tidak, hanya WNI yang dapat mendirikan PT Perorangan.

2. Apakah alamat rumah bisa digunakan sebagai alamat PT?

Bisa, selama sesuai zonasi dan tidak melanggar aturan daerah.

3. Berapa lama proses pendirian PT Perorangan?

Biasanya 3–7 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen.

4. Apakah PT Perorangan dikenakan pajak?

Ya, PT Perorangan adalah subjek pajak badan. UMK mendapat tarif final 0,5% dari omzet.

5. Bagaimana jika usaha berkembang di luar kategori kecil?

Status perlu ditingkatkan menjadi PT biasa dengan menambah pemegang saham.

Pentingnya Memahami Syarat dan Prosedur PT Perorangan

Bagi pengusaha, memahami detail syarat dan prosedur PT Perorangan sangat penting agar tidak salah langkah. Kesalahan administrasi dapat membuat pendaftaran ditolak. Dengan memahami prosedur secara menyeluruh, pelaku usaha bisa menghemat waktu dan biaya.

Jika masih ragu, sebaiknya konsultasikan dengan penyedia jasa profesional yang berpengalaman dalam membantu pendirian PT Perorangan. Dengan begitu, seluruh tahapan dapat dijalankan dengan lebih aman.

Pelajari lebih lanjut mengenai Syarat dan Prosedur PT Perorangan agar usaha Anda memiliki landasan hukum yang kuat dan kredibel.

Kesimpulan

PT Perorangan adalah inovasi hukum yang memberikan kesempatan luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas. Dengan syarat yang relatif sederhana dan prosedur yang cepat, siapa pun bisa segera memiliki badan usaha berbentuk PT.

Meski demikian, kewajiban administratif dan perpajakan tetap berlaku. Oleh karena itu, kesiapan administrasi harus menjadi perhatian utama. Seiring perkembangan usaha, pengusaha juga harus siap mengubah status menjadi PT biasa jika bisnisnya telah melampaui kategori UMK.

Dengan memahami syarat, prosedur, keuntungan, dan tantangan, pendirian PT Perorangan dapat menjadi langkah strategis menuju kesuksesan bisnis yang berkelanjutan.