detik1.co.id // Pemilu 2024 telah usai, dan anggota dewan baru telah terpilih dengan harapan besar dari masyarakat untuk membawa perubahan positif. Namun, di balik euforia kemenangan, janji politik yang diutarakan oleh para calon terpilih menjadi fokus perhatian. Janji-janji tersebut seringkali menjadi landasan bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka, namun implementasinya sering kali menimbulkan pro dan kontra.
Salah satu janji politik yang kerap kali diutarakan oleh calon anggota dewan adalah tentang pembangunan infrastruktur. Dalam masa kampanye, mereka berjanji untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi lainnya guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Namun, ketika terpilih, seringkali realitas di lapangan tidak seindah janji yang diucapkan. Masyarakat seringkali menemui keterlambatan atau bahkan pengurangan anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang dijanjikan.
Selain infrastruktur, kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam janji-janji politik. Para calon anggota dewan berjanji untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Namun, ketika memasuki masa jabatan, implementasi program-program tersebut seringkali menemui kendala birokrasi, anggaran yang terbatas, serta masalah politik internal di lembaga legislatif.
Selain itu, isu-isu lingkungan juga kerap menjadi bahan janji politik. Calon anggota dewan berjanji untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Namun, dalam praktiknya, kepentingan ekonomi seringkali menjadi prioritas utama, sehingga kebijakan pro lingkungan seringkali terabaikan atau bahkan diabaikan sama sekali.
Dalam konteks ini, peran masyarakat dalam memantau dan menegur janji politik yang diucapkan oleh anggota dewan sangatlah penting. Masyarakat perlu aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat dan menuntut pertanggungjawaban jika janji-janji tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, masyarakat juga perlu terus mengingatkan para anggota dewan bahwa mereka dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Dengan demikian, janji politik anggota dewan yang baru terpilih di Pemilu 2024 menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Hanya dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat, janji-janji tersebut dapat menjadi kenyataan yang memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penulis: Benny Hartono Pimpinan Redaksi Media DetikOne