Sumenep, detik1.co.id // Kedatangan Brigadir Jenderal Polisi Leonardus Simarmata bersama rombongan dari kementrian ke wilayah Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan publik. Kehadirannya dikaitkan dengan persoalan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diduga bermasalah dan menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat dan kalangan aktivis.
Brigjen Pol. Leonardus Simarmata yang merupakan perwira tinggi Mabes Polri, dilaporkan tiba secara langsung untuk memantau situasi dan mendengar laporan warga terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: benarkah kunjungan jenderal bintang satu ini merupakan bagian dari proses investigasi?
“Kehadiran beliau jelas menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian pusat. Tapi ini sekaligus menimbulkan tanda tanya: kemana Polres Sumenep selama ini? Kenapa sampai Mabes Polri harus turun tangan?” ujar salah satu aktivis muda di Sapudi yang enggan disebut namanya.
Program BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam pelaksanaannya di sejumlah wilayah termasuk di Kepulauan Sapudi, program ini diduga sarat masalah. Sejumlah warga mengaku tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya, sementara nama mereka tercatat sebagai penerima.
Ketiadaan tindakan nyata dari aparat penegak hukum di tingkat daerah juga menjadi bahan evaluasi. Banyak pihak mempertanyakan sikap Polres Sumenep yang dinilai pasif dan seolah menutup mata terhadap keluhan warga.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak Mabes Polri terkait motif kunjungan Brigjen Pol. Leonardus Simarmata. Namun, sejumlah sumber menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas terhadap indikasi penyalahgunaan anggaran negara.
Sementara itu, masyarakat Kepulauan Sapudi berharap kedatangan petinggi Mabes Polri ini bisa menjadi angin segar untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
