Wakil Rakyat Dapil Kepulauan Datangi PLN, Tagih Janji Perbaikan Listrik di Sapudi dan Raas

Doc.Foto H. Hosnan Anggota DPRD Sumenep Fraksi PDIP Ketika Mendatangi Kantor PLN Pamekasan

Sumenep, detik1.co.id // Sejumlah wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kepulauan Sumenep sowan ke kantor PT. PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat soal listrik yang sering padam, terutama di Pulau Sapudi dan Raas.

“Kami sengaja datang langsung ke PLN, biar persoalan listrik di kepulauan ini ditangani dengan serius. Soalnya listrik ini kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Hosnan Abrori, salah satu anggota DPRD asal Kepulauan, usai audiensi dengan pihak PLN.

Hosnan menjelaskan, kebutuhan daya listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai sekitar 2.600 KWP. Tapi kapasitas yang tersedia baru 2.200 KWP. Dari lima mesin yang ada, dua di antaranya malah rusak.

Menanggapi itu, kata Hosnan, pihak PLN menyampaikan bahwa akan ada tambahan satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP. Dengan tambahan ini, diharapkan pasokan listrik di Pulau Sapudi bisa kembali normal akhir bulan ini.

“Kami akan terus awasi dan dorong terus agar kebutuhan listrik masyarakat di kepulauan bisa segera terpenuhi,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik sekitar 662 KWP, sementara kapasitas yang tersedia mencapai 1.160 KWP. Di sana terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya sebagai cadangan.

“Kalau dari segi kapasitas, Raas ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau masih ada dusun atau desa yang belum teraliri listrik, khususnya di wilayah daratan Raas, kami minta segera dilakukan koordinasi untuk pemasangan jaringan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu juga menyinggung soal listrik di wilayah Masalembu. Jika tidak ada kendala, listrik di sana ditargetkan bisa menyala pada tahun 2026.

Baca Juga:
Gratis!! KSOP Panarukan Sosialisasikan Pas Kecil dan Serahkan Jaket Keselamatan

“Soal PLTD-nya nanti dari SKK Migas, sedangkan jaringan listriknya dari PLN. Tapi yang jadi kendala sekarang masih soal pembebasan lahan,” ungkapnya.

Sebagai wakil dari masyarakat kepulauan, Hosnan menegaskan akan terus mengawal upaya pemerataan layanan listrik ini. Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan.

error: