Sumenep, detik1.co.id //Hasan Al Hakiki, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mendesak agar Anggota DPRD Sumenep yang baru dilantik segera mengambil tindakan terkait kejelasan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Husky C-NOOK Madura Limited (HCML).
Menurutnya, melalui lembaga parlemen, transparansi dana CSR HCML yang seharusnya dimanfaatkan oleh wilayah terdampak pengeboran Minyak dan Gas (Migas) tersebut harus lebih mudah diperoleh.
Khususnya, desakan ini ditujukan kepada Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 (Gayam, Nonggunong, Raas, dan Masalembu). Pulau Sapudi, sebagai salah satu wilayah yang terdampak, harus diperjuangkan oleh mereka di tengah-tengah proyek besar yang menguntungkan ini.
Apalagi, dengan hadirnya anggota DPRD Sumenep Dapil 7 yang baru, masyarakat diharapkan memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami sebagai aktivis kepulauan mendesak agar DPRD Sumenep yang baru dilantik segera membahas dan mempertanyakan kejelasan CSR HCML di Pulau Sapudi,” ujar Hasan Al Hakiki, atau yang akrab disapa Cak Kiki. Jum’at, 23 Agustus 2024.
Selama dua tahun HCML melakukan eksplorasi, ribuan barel kekayaan alam Pulau Sapudi telah dieksploitasi. Perusahaan yang beroperasi di selatan Pulau Sapudi ini memiliki dana CSR yang besar, namun tidak transparan.
Pulau Sapudi, yang menjadi wilayah terdampak secara sektoral, seharusnya mendapatkan peningkatan infrastruktur yang memadai dengan adanya aktivitas Migas tersebut.
“Anggota DPRD Sumenep yang baru harus peka, karena sebagai wakil rakyat, mereka harus mampu memperjuangkan hak rakyat yang seharusnya didapatkan dari perusahaan,” jelas Cak Kiki.
Selain itu, Cak Kiki juga mendesak agar anggota DPRD Sumenep yang baru dilantik memperhatikan infrastruktur jalan di Kepulauan Sapudi yang sudah puluhan tahun belum juga selesai.
Menurutnya, jalan tersebut tidak hanya bisa diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga dapat dimaksimalkan dengan usulan dari dana CSR HCML.
Selain infrastruktur, CSR HCML juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi di Kepulauan Sapudi, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin meningkat dan dapat mencegah urbanisasi pemuda di kepulauan tersebut.
Terakhir, Cak Kiki, mantan aktivis PMII Nurul Jadid Probolinggo, meminta agar DPRD Sumenep yang baru dilantik tidak hanya mengikuti arus di parlemen. Mereka harus berani bersikap kritis.
Sebagai wakil rakyat dari kepulauan, mereka harus bersuara lantang memperjuangkan agar tidak terjadi disparitas antara kepulauan dan daratan.
“Butuh pendekatan holistik atau perlawanan diplomatis agar masyarakat kepulauan tidak didiskriminasi secara pemikiran dan tindakan,” pungkasnya.
