Situbondo, detik1.co.id // Syaiful Bahri atau yang akrab disapa Bang Ipoel, Pembina LSM Garda Pemuda Sakera, resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme (Satgas Premanisme) Kabupaten Situbondo. Sementara itu, posisi sekretaris dipercayakan kepada Muhammad Sadiq, Ketua LSM Perkasa.
Pengukuhan ini menjadi langkah serius pemerintah daerah dalam merespons instruksi nasional terkait penanganan ormas yang berpotensi terafiliasi dengan praktik premanisme, sekaligus menjaga kondusivitas iklim investasi di Situbondo.
Usai dikukuhkan, Bang Ipoel menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
“Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan oleh Mas Bupati untuk menjadi Ketua Satgas Anti-Premanisme ini. Mohon doa masyarakat agar saya bisa mengemban tugas dengan baik,” ujarnya.
Menurut Bang Ipoel, visi utama satgas bukan hanya penertiban, tetapi juga pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
“Tidak semua ormas memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, kami lebih dulu akan melakukan pembinaan. Satgas ini dibentuk atas perintah langsung Presiden dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan untuk menjaga kamtibmas serta memberi rasa aman bagi investor,” jelasnya.
Salah satu agenda prioritas satgas adalah penataan administrasi ormas.
“Semua ormas di Situbondo wajib melapor ke Kesbangpol. Jika ada yang tidak terdaftar secara legal, maka gerakannya akan lebih diperhatikan. Ini bukan untuk menghalangi, melainkan memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait isu premanisme yang sering dikaitkan dengan iklim investasi, Bang Ipoel menilai persoalan utama adalah kurangnya komunikasi.
“Masyarakat dan ormas sering belum memahami apa yang dimaksud premanisme. Itu yang akan kita sosialisasikan. Selain itu, investor yang datang ke Situbondo jarang melibatkan publik atau ormas, biasanya hanya lewat kenalan pribadi. Hal ini perlu diubah agar tercipta transparansi dan rasa memiliki bersama,” ujarnya.
Bang Ipoel menegaskan koordinasi lintas organisasi akan menjadi langkah awal satgas.
“Melalui Kesbangpol, kita akan lakukan penertiban administrasi dan sosialisasi. Ormas yang sah harus punya payung hukum jelas. Tidak semua orang bisa serta-merta mengaku ormas jika tidak sesuai aturan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh NGO agar kooperatif terhadap pembinaan pemerintah.
“Kalau Kesbangpol mengirim surat untuk pendataan, segera ditindaklanjuti. NGO itu pembinanya adalah Kesbangpol, maka sudah seharusnya administrasi dipenuhi,” tegasnya.
Meski kini menjadi bagian dari struktur resmi, Bang Ipoel memastikan dirinya tetap vokal terhadap pemerintah.
“Masyarakat Situbondo tidak akan kehilangan Bang Ipoel. Saya tetap menjaga aspirasi masyarakat agar tersampaikan. Bedanya, sekarang saya bisa berdiskusi langsung dengan Bupati. Alhamdulillah, komunikasi saya dengan Mas Bupati sangat baik dan beliau selalu mengakomodir masukan,” tuturnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar investor yang masuk ke Situbondo tidak bersikap eksploitatif.
“Investor tidak boleh jadi penjajah. Mereka harus datang dengan niat baik untuk membangun Situbondo bersama-sama,” tegasnya.
