Sumenep, detik1.co.id // Kecamatan Ra’as di Kabupaten Sumenep menyajikan sebuah anomali pembangunan yang patut dijadikan studi kasus nasional tentang kegagalan tata kelola sumber daya alam. Wilayah kepulauan ini, yang secara geologis menyimpan cadangan energi penting (minyak dan gas), justru terperosok dalam ketertinggalan. Ra’as jauh dari tolok ukur ideal kepulauan maju yang seharusnya ditandai dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan infrastruktur memadai.
Tulisan ini menegaskan bahwa praktik ekonomi ekstraktif yang tidak adil, ditambah lemahnya tata kelola pemerintah, merupakan hambatan fundamental yang harus segera diatasi.
Data operasional migas di Blok MDA dan MDH menunjukkan potensi kekayaan besar. Husky Oil Madura, melalui pengeboran lanjutan, menargetkan produksi gas hingga 100 MMSCFD, dengan capaian awal sekitar 40 MMSCFD. Angka ini merupakan aset strategis bernilai ekonomi tinggi.
Namun, kekayaan ini tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas eksplorasi migas justru menimbulkan konflik akses sumber daya dan kerugian mata pencaharian. Mantan Kepala Desa Brakas, Ali Wafa Raafdani, mengungkapkan ketidakjelasan kompensasi migas dan pembatasan zona tangkap nelayan. Perusahaan memperoleh keuntungan besar, sementara nelayan kehilangan wilayah tangkapan ikan tanpa adanya skema ganti rugi yang pasti.
Situasi ini mencerminkan pola enklave ekonomi —kekayaan alam yang dieksploitasi tanpa membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pemilik teritorial. Alih-alih meningkatkan pendapatan per kapita, model ini justru memperlebar jurang kemiskinan akibat ketidakadilan akses.
Salah satu ciri esensial kepulauan maju adalah ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi katalisator kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Di Ra’as, kebutuhan mendasar seperti listrik baru terpenuhi pada akhir 2019 melalui peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 800 KW.
Meski langkah ini patut diapresiasi, keterlambatan puluhan tahun dalam pemenuhan kebutuhan listrik menunjukkan adanya masalah struktural dalam pembangunan. Sementara daerah kepulauan maju lainnya sudah lama menikmati pasokan listrik stabil yang mendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan ekonomi berbasis industri maupun jasa, Pulau Ra’as masih harus berjuang keras mengejar ketertinggalan.
Keterlambatan ini juga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta terbatasnya akses pendidikan. Tanpa fondasi infrastruktur yang kokoh, sektor lain sulit berkembang.
Masalah di Ra’as tidak hanya sebatas kompensasi, tetapi juga kegagalan tata kelola dan lemahnya pengawasan. Anggota Komisi B DPRD Sumenep, Hj. Endang Sri Rahayu, SE, mengungkapkan bahwa pihak dewan bahkan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi rencana eksplorasi migas di Ra’as.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas publik dan perlindungan hukum bagi warga. Proyek strategis yang berdampak langsung terhadap nelayan dapat berjalan tanpa pengawasan dan keterlibatan wakil rakyat. Akibatnya, kepentingan korporasi berjalan tanpa mekanisme *check and balance* yang memadai. Mustahil tercipta kesejahteraan masyarakat jika mekanisme perlindungan hukum dan partisipasi politik lumpuh.
Ra’as adalah narasi pahit tentang bagaimana potensi kekayaan alam bisa menjadi bumerang bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan tata kelola yang baik.
Pemerintah daerah maupun pusat wajib menghentikan ironi ini dengan memprioritaskan Ra’as melalui dua langkah strategis:
1.Akselerasi Infrastruktur
Menjamin pasokan listrik 24 jam penuh. Mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan, seperti destinasi konservasi dan ekowisata (Pantai Tanjung Wangi, Pantai Beddhie Lancheng, Tebing Senggot, serta wisata mangrove). Memperkuat akses terhadap potensi ekonomi lokal, termasuk perikanan dan budidaya laut.
2.Investasi Strategis dalam SDM
Menyediakan program beasiswa unggulan bagi pemuda Ra’as untuk pendidikan kejuruan maupun perguruan tinggi di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata. Membangun SDM lokal yang mandiri lokasi eksplorasi energi. Pulau ini adalah cermin akuntabilitas negara dalam menjamin kesejahteraan warga di garda terdepan. Kekayaan alamnya harus menjadi modal percepatan pembangunan, bukan simbol penderitaan yang terus diwariskan.
Opini Oleh: Nurifan Hairi., S H., Asal Kepulauan Raas
