Situbondo, detik1.co.id // Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas terkait tata kelola ekspor benih bening lobster (BBL). Per 1 Agustus 2025, Presiden memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas ekspor BBL dari Indonesia ke Vietnam, bahkan dengan jumlah sekecil satu ekor sekalipun.
Keputusan itu disebut sebagai langkah korektif untuk menata kembali regulasi ekspor lobster yang selama ini menuai polemik. Presiden menegaskan, aturan main ekspor BBL tidak lagi hanya bersandar pada Keputusan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024, melainkan akan dinaungi langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Salut pada Presiden RI. Keputusan ini membuat mafia lobster terkena ‘serangan jantung’,” ujar HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Ji Lilur), Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup), dalam pernyataannya.
Menurut Ji Lilur, Perpres yang tengah diproses akan menitikberatkan pada dua hal utama, yakni penguatan budidaya lobster dalam negeri serta penataan mekanisme budidaya luar negeri. Dengan demikian, kepentingan nasional tetap terjaga, namun peluang ekonomi tetap terbuka.
Salah satu poin penting dalam rancangan Perpres adalah pembentukan Satgas Budidaya Lobster yang akan bernaung langsung di bawah otoritas Presiden. Satgas ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari KPK, BPK, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Pertahanan.
“Dengan pelibatan banyak lembaga, transparansi dan akuntabilitas akan lebih terjaga,” tegas Ji Lilur.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga disiapkan untuk membuka rekening khusus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas ekspor BBL. Tarifnya ditetapkan sebesar Rp2.000 per ekor, turun dari tarif sebelumnya Rp3.000 per ekor saat dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Situbondo. Dengan begitu, beban biaya operasional BLU yang semula Rp1.000 per ekor tidak lagi membebani nelayan maupun pelaku usaha.
Proyeksi penerbitan Perpres dijadwalkan pada akhir Agustus 2025, sementara operasional ekspor kembali diperkirakan bisa berjalan akhir September atau awal Oktober 2025.
Di sisi lain, BALAD Grup sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok lobster dunia disebut telah mengantongi kuota budidaya di Vietnam sebesar 1 miliar ekor per tahun. Kuota sebesar itu, kata Khalilur, harus ditopang dengan pasokan BBL dari dalam negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BALAD Grup menargetkan suplai dari tujuh provinsi, yakni DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT. Namun sebagai strategi awal, fokus suplai dipusatkan di tiga provinsi utama: DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Indonesia jangan sampai malu. Sudah diberi kuota 1 miliar ekor per tahun, tetapi tidak mampu memenuhi suplai,” kata Ji Lilur.
Ia pun membuka kesempatan bagi nelayan di berbagai daerah untuk bermitra dengan BALAD Grup. “Bagi nelayan yang tertarik bisa menghubungi saya via Whatsapp: +84 39 632 4577. BALAD Grup yakin mampu membawa Indonesia menjadi kiblat baru usaha perikanan budidaya dunia,” tutupnya.
