Situbondo, detik1.com – Proyek Peningkatan Ruas Jalan Ketah – Suboh dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pemukiman, Bidang Bina Marga senilai Rp.524 juta lebih, dengan jenis pekerjaan Hotmix, hingga menjelang akhir Desember 2022 terlihat terbengkalai. Pengerjaannya hanya sampai ke tahap lapen, tidak terlihat adanya Hotmix, bahkan ketersediaan material Hotmix tidak terlihat di sekitar lokasi. Sabtu, 24 Desember 2022.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Hamzah, selaku Wakil Ketua Pemuda Pancasila Situbondo mendapatkan bahwa progres pengerjaan jalan Hotmix itu sama sekali belum mencapai 50 persen. Ia tidak yakin bahwa pihak kontraktor bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
“Dengan durasi waktu tersisa, apakah mungkin kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaannya. Parahnya, didapat informasi bahwa hasil pekerjaan yang baru sekian persen itu tetap akan dicairkan. Jika memang pihak kontraktor tidak bisa melaksanakan kontrak sesuai perjanjian, termasuk durasi pekerjaan, bukankah layak untuk dilakukan pemutusan kontrak?” sergah Hamzah, yang juga motor penggerak LSM Sitijenar itu.
Hamzah juga menduga bahwa ada indikasi keterlibatan oknum pejabat dinas dalam setiap kebijakan program. Terbukti bahwa pejabat yang semestinya berfungsi sebagai pengawas dan kontrol pekerjaan justru terkesan melindungi para kontraktor tadi.
“Dan itu terjadi hampir di setiap proyek dinas. Sebuah situasi yang sangat memprihatinkan. Anggaran negara kok dibuat main-main!” tukas Hamzah.
Hal itu sejalan dengan temuan dari Komisi III DPRD Situbondo di beberapa lokasi pengerjaan proyek, terutama proyek badan jalan. Komisi III sempat terjun langsung ke lapangan melakukan Inspeksi Mendadak. Banyak ditemukan progres pekerjaan yang terbengkalai. Hanya ada 5 atau 6 pekerjaan yang benar-benar selesai dari total 39 paket.
Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, S.H., M.H., beserta beberapa anggota DPRD lainnya. Sidak tersebut sekaligus menepis anggapan publik bahwa Komisi III terkesan lembek.
“Ramai di masyarakat, kita sidak. Kita khawatir menjelang deadline, ternyata hanya ada 5 atau 6 yang benar-benar selesai,” katanya.
Arifin mengaku khawatir pekerjaan tersebut tidak rampung, mengingat sisa waktu hanya tinggal beberapa hari saja. Kalaupun selesai, ia meragukan kualitasnya.
“Tahun depan, kami akan mengajukan proposal Monitoring dan Evaluasi kepada Dinas-dinas terhadap setiap program pekerjaan yang mereka terbitkan. Kami tidak menghendaki anggaran negara dibuat bancakan!” Tutup Hamzah.
(Ben/Red)
