Jakarta, detik1.co.id // Ramainya keluhan masyarakat Kepulauan Sapudi dan Raas terkait armada kapal feri yang melayani rute Kalianget–Raas–Jangkar dan Kalianget–Sapudi–Jangkar menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Masyarakat mengeluhkan kondisi kapal yang dinilai sudah tidak layak dan tidak memadai, terutama saat musim mudik yang menyebabkan lonjakan jumlah penumpang.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyuarakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah pertukaran kapal dengan armada yang lebih besar dan layak guna mengakomodasi kebutuhan para pemudik.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar segera menangani keluhan dari masyarakat Kepulauan Raas dan Sapudi. Meskipun itu bukan bidang komisi saya, tapi sebagai wakil rakyat, saya tetap akan membantu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan di Komisi V,” ujar Nasim Khan kepada media.
Ia menegaskan bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya sebagai anggota dewan.”Ini menyangkut kepentingan masyarakat, mas. Dan sebagai orang yang diberi amanah oleh rakyat, saya akan terus berjuang menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Hosnan. Ia menyebut sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi dan mengganti kapal dengan armada yang lebih besar dan layak, guna menunjang kelancaran transportasi serta roda perekonomian di wilayah kepulauan, khususnya Sapudi dan Raas.
“Sudah selayaknya kapal itu diganti dengan kapal baru yang berkapasitas lebih besar. Karena jika kapal tidak beroperasi, tentu akan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di Kepulauan Sapudi dan Raas,” jelas Hosnan, anggota dewan dari Dapil 7 yang meliputi wilayah kepulauan tersebut.
Hosnan berharap pemerintah daerah dan pusat dapat duduk bersama untuk mencari solusi konkret, termasuk pengadaan kapal baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Sumenep Komisi I Fraksi PKB, Saipur Rahman. Ia menyoroti jadwal kapal yang kerap tertunda atau bahkan dibatalkan, yang menurutnya telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Masalah ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga menyangkut keadilan dalam pelayanan publik. Warga kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses transportasi yang layak dan nyaman,” pungkas Saipur Rahman, legislator asal Raas.
Keluhan-keluhan ini menambah panjang daftar persoalan transportasi laut di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep yang hingga kini masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat berharap adanya langkah nyata dalam waktu dekat agar akses transportasi menuju dan dari kepulauan bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan manusiawi.
