Kontraktor Pembangunan Gedung Mapolres Sumenep Diduga Abaikan Keselamatan Kerja 

Sumenep, detik1.co.di // Kontraktor pelaksana pembangunan gedung Mako Polres Sumenep mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Pembangunan gedung Mako Polres Sumenep yang bersumber anggaran tahun 2023 senilai 20 miliar 350 juta dimenangkan oleh kontraktor PT Satria Indo Perdana.

Sebagai perusahaan konstruksi pemenang tender pembangunan Gedung Mako Polres Sumenep, penerapan K3 dalam dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya menjadi salah satu syarat utama.

Guna menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Yang mana biasanya harus dibuktikan dengan melampirkan Sertifikat Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Ahli K3) dalam dokumen penawaran lelang yang diunggah.

Namun bagi Satria Indo Perdana, K3 nampaknya tak lebih dari selembar kertas yang diperlukan untuk bisa keluar jadi pemenang dalam proyek pembangunan gedung Mako Polres Sumenep.

Hal tersebut terlihat dari hanya satu dari sekian banyak para pekerja konstruksi pembangunan gedung Mako Polres Sumenep yang terlihat menggunakan alat pelindung diri alias APD.

Mirisnya, Satria Indo Perdana memasang sebuah papan berukuran mudah terbaca yang bertuliskan “Alat Pelindung Diri Wajib Digunakan Di Area Ini” di sisi sebelah barat konstruksi gedung Mako Polres Sumenep.

Entah apa maksud dari pemasangan papan tersebut jika pada kenyataannya hanya sebagai pemanis dan hiasan belaka. Atau memang hanya sekedar sebuah kewajiban seremonial.

Salah satu pegawai Satria Indo Perdana yamg dikonfirmasi, Jumat (18/08/23), mengaku akan melakukan teguran kepada mandor pekerja konstruksi mengenai tidak dikenakannya APD dalam bekerja.

“Ya nanti saya ingatkan lagi,” katanya. Pria muda tersebut pun menampik jika melakukan pembiaran terkait tidak diterapkannya K3. “Gak ada maksud seperti itu mas,” inbuhnya.

Kendati teguran telah dijanjikan, namun dari pengamatan di lokasi hingga sesaat sebelum berita ditayangkan masih terlihat jelas belum digunakannya APD oleh para pekerja konstruksi.

Abainya perusahaan terhadap kewajiban menerapkan K3 patut diduga imbas dari sanksi yang tergolong ringan selain daripada sebatas syarat untuk mendapatkan status sebagai pemenang tender proyek.

Pewarta : Tim/Red

Editor : Redaksi

error: