Sumenep, detik1.co.id // Forum Masyarakat Ketupat menyatakan penolakan terhadap penunjukan Suparwi sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Ketupat. Penolakan ini disampaikan secara terbuka oleh perwakilan forum dalam keterangan resmi kepada media.
Menurut perwakilan Forum Masyarakat Ketupat, Sucipto Abadi, penolakan ini didasari oleh rekam jejak Suparwi selama menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Brakas. Ia menyebut bahwa yang bersangkutan kerap menciptakan ketidakkondusifan dalam pemerintahan desa maupun di tengah masyarakat.
“Selama menjadi Sekdes Desa Brakas, Suparwi sering kali membuat kondisi desa menjadi tidak kondusif,” ujar Abah Cipto.
Ia menambahkan, saat Suparwi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Brakas, diduga pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai bermasalah. Selain itu, Suparwi juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
“Saat itu, Suparwi mengatasnamakan Yayasan As-Adiyah untuk menerima dana hibah sebesar Rp1,5 miliar guna pengadaan kapal porsen. Namun, sejak kapal itu didatangkan, hingga kini tidak pernah beroperasi. Kapal itu hanya dijadikan seperti museum di pantai Dusun Polo, Desa Brakas,” ungkap pria yang akrab disapa abah Cipto ini.
Lebih lanjut Cipto juga menjelaskan bahwa Suparwi juga disebut terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah lainnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga senilai Rp1,5 miliar, yang diperuntukkan bagi pembangunan pabrik es di pelabuhan Desa Brakas. Namun, menurut informasi, keberadaan pabrik tersebut kini tengah dalam sengketa dengan sebuah perusahaan asal Sidoarjo.
“Pabrik es itu seharusnya berasal dari dana hibah yang diperuntukkan bagi Yayasan Raudhatul Mustarsyidin, Desa Alasmalang, bukan untuk pihak lain apalagi pribadi seperti Saiful,” pungkasnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, Forum Masyarakat Ketupat dengan tegas menolak penunjukan Haji Suparwi sebagai Pj Kepala Desa Ketupat.
“Jangankan mengondusifkan Desa Ketupat, memimpin desanya sendiri saja tidak mampu, apalagi memimpin desa kami. Bentuk penolakan kami juga sudah kami sampaikan melalui surat resmi kepada Bapak Bupati dan DPRD Sumenep. Kami berharap penolakan ini mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah,” tutup Sucipto.
Hingga berita ini terbit belum ada penjelasan resmi dari Suparwi terkait dugaan penolakan warga Desa Ketupat.
