Jakarta, detik1.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali angkat bicara terkait keputusan pemerintah mengurangi subsidi BMM. Menurutnya yang harus dihapus itu korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. Minggu, 04 September 2022.
“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” ujar Politikus senior itu.
LaNyalla berpendapat bahwa kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka dari itu pemerintah jangan menerapkan hal itu sebagai sebuah kebijakan. Diyakini bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum tentu bisa 100 persen menjawab persoalan.
“Subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu bukanlah optional (pilihan-red). Suatu saat bisa dicabut. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Kita tidak bisa menjamin BLT akan disalurkan terus-menerus. Mungkin suatu saat bisa dihentikan juga,” sergahnya.
Lebih lanjut LaNyalla menjelaskan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berkutat di angka 37 hingga 40 dalam beberapa tahun ini. Dan Indonesia masih berkutat di peringkat 96 hingga 102 dari 180 negara di dunia.
“Artinya ada kerugian perekonomian negara yang besar. Yang seharusnya sampai ke rakyat sebagai bagian dari kewajiban negara,” jelasnya.
“Sudah seharusnya negara serius terhadap persoalan ini. Termasuk membongkar semua kerugian perekonomian negara akibat perlindungan-perlindungan gelap terhadap kejahatan perjudian, narkoba, pencucian uang, penambangan ilegal dan kejahatan ekonomi lainnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, pada 21 Agustus yang lalu, LaNyalla sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat.
(Tim)