Sumenep, detik1.com – Realisasi pencairan Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Kecamatan Ra’as, Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah di cairkan oleh Pemerintah lewat Pos Ra’as. yang mana pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu di mulai dari hari Rabu 02 February 2022 – Senin 07 February 2022, yang di cairkan di masing-masing Desa se Kecamatan Raas.
Namun lancarnya pencairan yang di lakukan Pos Ra’as ternyata tidak di barengi dengan prilaku yang kurang baik oleh pihak lain yang berkecimpung di dalam pencairan itu.
Karena di sinyalir masih ada isu santer terkait adanya pihak-pihak yang di duga ada kepentingan pribadi, sehingga melakukan manufer-manufer yang membuat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertekan dengan tingkahnya yang melakukan penggiringan kepada KPM, supaya harus membelanjakan di toko tertentu yang mereka tunjuk sehingga isu tersebut tidak hanya mencuat dari bibir ke bibir dari telinga ke telinga saja, akan tetapi sudah menyebar di media sosial facebook (FB). Yang di Upload oleh inisial ES warga asal Desa Ketupat, Kecamatan Raas. dimana informasi tersebut menurut masyarakat tidak bisa di pertanggung jawabkan.
Terkait hal ini beberapa perangkat Desa Ketupat yang berhasil di konfermasi via telepon selularnya menyangkal semua informasi tersebut
Rasyid, selaku Kasun Noko, Desa Ketupat saat di konfirmasi awak media DetikOne mengatakan, bahwa info tersebut sangatlah tidak benar, karena setahunya tidak seorangpun ada yang mengatakan dan melakukan itu.
Bahkan, Hairul salah satu Perangkat Desa Ketupat juga menjelaskan, bahwa tidak ada satupun perangkat Desa Ketupat yang melakukan sebagaimana adanya isu itu, Hairul justru menduga hal itu tersebut di lakukan oleh oknum- oknum pengurus PKH itu sendiri, karena pengurus PKH lah yang banyak ber kecimpung pada saat pencairan, untuk mendampingi pihak Pos.
Sementara itu Abusairi selaku Sekdes di Desa Ketupat, Kecamatan Ra’as saat di hubungi melalui Whatsapp dan telepon selularnya mengatakan, bahwa semua perihal adanya isu tersebut tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.
“Untuk menyikapi hal itu, Abusairi langsung mendapatkan perintah dari Kepala Desa Ketupat, Thamrin, S.H., yang kondisinya lagi berhalangan untuk ber aktifitas, dikarenakan dalam kondisi sakit. Begitu mendapat perintah Kades, pihaknya langsung merespons perintah Kades Ketupat untuk mengumpulkan semua aparat Desa untuk kemudian di konfrontir langsung dengan seseorang berinisial FH.
“Intinya biar bisa menunjuk langsung siapa oknum perangkat desa yang melakukan hal itu mas, biar semuanya menjadi jelas dan tidak menjadii bola liar,” ujar Sekdes Ketupat kepada awak media DetikOne.Com, Minggu (06/03/2022)
Alhasil dari pertemuan konfrontir itu FH mengatakan, bahwa dirinya menulis dan meng aploud ke Fb (Facebook)karena orangtuanya yang dapat pencairan BPNT Rp.600.000 . setelah uangnya ada pada ibunya kemudian oleh seseorang yang ber inisial R orangtuanya di tekan untuk belanja di toko yang berinisial HS.
“Bahkan orang tua saya di ancam dengan kata-kata bahwa tidak akan mendapatkan bantuan lagi seterusnya, dan juag tidak akan di urus apabila ada informasi yang berkaitan dengan orangtua saya,” tutur FH
Lebih lanjut FH juga menjelaskan, bahwasanya setelah orangtuanya membelanjakan di toko itu, lalu FH melakukan pengecekan harga dari barang yang di belinya, yang hasilnya FH merasa harganya tidak sesuai paketan yang di terimanya, artinya dari barang masih lebih uang kurang lebih Rp. 50.000 atau merasa lebih mahal dari toko biasanya.
FH ketika du tanyakan oleh Sekdes Ketupat, tentang tau tidak siapa inisial R itu dan sebagai apa? FH hanya tau namanya dan tidak tau jadi apa dan sebagai apa. ketika di jelaskan bahwa R itu bukan perangkat Desa Ketupat, tapi pembantu pendamping PKH. FH merasa malu dan bersalah karena sudah salah menerka bahkan sudah salah menuduh, akhirnya pihak desa memaklumi dan memaafkan FH. demikian juga FH mengakui dan meminta maaf, sekaligus juga meralat FB nya.
Sementara itu salah satu tokoh muda ketupat yang juga sebagai aktivis senior LSM LKH Jatim, Sucipto Abadi saat di mintai keterangannya terkait dengan isu tersebut mengatakan, bahwa semua itu tidak benar dan kemungkinan hanya ulah oknum pengurus PKH yang tidak tau dan ketinggalan informasi.
“Padahal sudah jelas apa yang telah di sampaikan ibu menteri (Tri Rismaharini) bahwa pihak Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia itu berharap dana BPNT dapat di terima langsung oleh KPM dan di belanjakan sesuai keinginan dan kebutuhanya, dan tidah harus ke E warung/agen lagi. bahkan menurut ibu menteri pihak pos harus menyampaikan langsung ke rumah KPM,” tutur Sucipto Abadi dengan nada geram
Bahkan dalam konteks isu ini menurutnya ada dugaan di lakukan oleh oknum pengurus PKH yang buta informasi yang kemudian di tangkap oleh yang berinisial FH yang tidak tau jelas apa kapasitas R dalam hal ini sehingga menafsirkan sendiri tanpa bertanya kalau R adalah perangkat Desa. padahal yang sebenarnya R adalah pembantu pengurus PKH.
Selanjutnya Camat Raas Nur Habibi, S.H., saat di konfermasi via whastalp terkait dengan hal ini tidak merespons, bahkan di telepon via telepon selularnya. sampai berita ini di terbitkan belum bisa di konfermasi.
(Sanhaji)
