Sumenep, detik1.co.id // Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalowang, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, terhadap korban penganiayaan dan keluarganya terus memicu keprihatinan. Alih-alih mendapatkan dukungan, korban justru menghadapi tekanan dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Insiden ini terjadi menyusul peristiwa penganiayaan beberapa hari lalu, ketika keluarga korban berharap adanya penyelesaian hukum yang adil.
Namun, yang membuat situasi semakin rumit adalah keterlibatan Kepala Desa Jambuir, yang ikut memberikan tekanan kepada korban dan keluarganya. Desa Jambuir berada di wilayah berbeda dengan Desa Kalowang, dan Kepala Desa Jambuir tidak memiliki otoritas apapun dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Gayam ini
“Kami hanya ingin ada keadilan. Tapi bukannya membantu, Bu Kades Kalowang dan Pak Kades Jambuir malah menekan kami dengan kata-kata yang semestinya dia ucapkan,” ungkap Parrek salah satu anak korban. Kamis 24 Oktober 2024.
Mereka menilai tindakan Kepala Desa Kalowang serta keterlibatan Kepala Desa Jambuir hanya memperkeruh situasi, menunjukkan adanya keberpihakan terhadap pelaku penganiayaan. Hal ini semakin membebani psikologis korban dan keluarganya.
Keanehan dalam kasus ini semakin terasa ketika korban penganiayaan kembali didatangi oleh orang suruhan oknum Kepala Desa Jambuir. Oknum tersebut mengancam keluarga korban, mendesak agar mereka mengeluarkan terduga pelaku dari masalah hukum. Bahkan, mereka mengancam akan memblokir segala bantuan dari pemerintah. “Loh, itu kan uang negara, bukan uang desa. Tidak ada orang yang kebal hukum sekarang ini,” ujar seorang anggota keluarga korban dengan nada geram.
Keterlibatan Kepala Desa Jambuir dalam kasus yang bukan berada di wilayahnya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan motif di balik campur tangannya, serta apakah ada kepentingan tertentu yang sedang dilindungi oleh kedua kepala desa tersebut.
Kasus ini tidak hanya menambah tekanan bagi korban, tetapi juga menciptakan keresahan di kalangan warga setempat. Mereka khawatir bahwa proses hukum yang seharusnya berjalan adil bisa terganggu oleh intervensi pihak-pihak berpengaruh, yang seharusnya bersikap netral.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Desa Kalowang maupun Kepala Desa Jambuir terkait tuduhan ini. Sementara itu, tekanan publik semakin kuat, mendesak pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, demi keadilan bagi korban.